Perdes RKPDes 2019

Menimbang

:

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2010 tentang  Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung, desa harus menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa  untuk skala tahunan;

b.

bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) merupakan dokumen perencanan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimuatakhirkan, program prioritas pembangunan desa berdasarkan hasil kesepakatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa setiap tahun;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam forum Musrenbang, perlu mengukuhkan dan menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Ciapus Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018, dengan Peraturan Desa;

Mengingat

:

1.

Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);

1.

Desa adalah Desa Ciapus

2.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

3.

Pemerintah Desa adalah pemerintah Desa Ciapus

4.

Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis

5.

dst………

6.

Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan

7.

Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien

(1)

Rencana Kerja Pemerintah Desa Ciapus Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a.

BAB I : P ENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

B.

Dasar Hukum

C.

Tujuna dan Manfaat

D.

Proses Penyusunan

E.

Sistematika

b.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A.

Visi – Misi Kepala Desa

B.

Data kemiskinan dan Profil Desa

C.

Kebijakan Pendapatan Desa

D.

Kebijakan Belanja Desa

E.

Kebijakan Pembiayaan Desa

c.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A.

Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPDesa Tahun 2018

B.

Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa

C.

Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam,krisis

D.

Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan PembangunanDaerah

d.

BAB IV

e.

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

A.

Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2019

1.

Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul

2.

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

B.

Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun Anggaran  2019

C.

Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masingmasing Bidang/Sektor

PENUTUP

LAMPIRAN

1.

Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2019

2.

Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 2018

3.

Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten

4.

Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2019

5.

Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa

6.

Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun 2019 Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019sebagaimanatercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu  kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

a.

terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b.

terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

(1)

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

(2)

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2019

DESA

:

CIAPUS

KECAMATAN

:

BANJARAN

KABUPATEN/KOTA

:

BANDUNG

PROVINSI

:

JAWA BARAT

KD

BIDANG / JENIS KEGIATAN

LOKASI (RT/RW, DUSUN)

PERKIRAAN VOLUME

SASARAN/ MANFAAT

WAKTU PELAKSANAAN

PERKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA

POLA PELAKSANAAN

RENCANA PELAKSANA KEGIATAN

BIDANG/SUB BIDANG

JENIS KEGIATAN

JUMLAH (RUPIAH)

SUMBER

SWA KELOLA

KERJA SAMA

PIHAK KETIGA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Desa Ciapus

12 Bulan

Perangkat Desa

12 Bulan

12.000.000,-

PAD

ü   

Kasi Pemerintahan

Desa Ciapus

1 Bulan

Perangkat Desa

1 Bulan

15.000.000,-

BANPROV

ü   

Kasi Pelayanan

Desa Ciapus

25 Bulan

Perangkat Desa

25 Bulan

296.040.000,-

ADPD

ü   

Kasi Pemerintahan

Kegiatan Operasional Kantor Desa dan Rapat Desa

Desa Ciapus

1 Tahun

Masyarakat Desa

1 Tahun

48.320.800,-

ADPD

ü   

Kasi Pemerintahan

Kegiatan Operasional BPD

Desa Ciapus

12 Bulan

BPD

12 Bulan

71.050.000,-

ADPD

ü   

Kasi Pemerintahan

Kegiatan Operasional RT/RW

Desa Ciapus

12 Bulan

RT dan RW

12 Bulan

124.500.000,-

ADPD

ü   

Kasi Pemerintahan

Kegiatan Pengeloalaan  Informasi Desa

Desa Ciapus

1 Tahun

Masyarakat

1 Tahun

DD

ü   

Kasi Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan Kesehatan masyarakat (Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa  Pemeliharaan Kendaraan Serbaguna)

Desa Ciapus

1 Tahun

Perangkat Desa

1 Tahun

ADPD

ü   

Kasi Pemerintahan

Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa (PILKADES serentak)

Desa Ciapus

1Tahun

Masyarakat

1 Bulan

ADPD

ü   

Kasi Pemerintahan

JUMLAH PER BIDANG

2

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Kegiatan Pembangunan/Peningkatan ruang Pelayanan umum di Kantor Desa

Desa Ciapus

1 Tahun

Masyarakat Desa

1 Tahun

PBP

ü   

Kasi Pelayanan

Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana Masyarakat

RW 1 s.d 19

2.076 M

Seluruh masyarakat

1 Tahun

DDS

ü   

Kasi Kesejahteraan

Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni/ Rehab Rumah Sabilulungan

RW 1 s.d 19

6 Unit

Masyarakat Desa Ciapus

1 Tahun

PBK/DD/SWD

ü   

Kasi Kesejahteraan

Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan/Aset/asset Desa

Desa Ciapus

3 Bulan

Masyarakat Desa Ciapus

3 Bulan

ADD

ü   

Kasi Pemerintahan

Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Fasilitas Prasarana Lingkungan

Desa Ciapus

1 Tahun

Masyarakat Desa Ciapus

1 Tahun

Banprov/DD/SWD

ü   

Kasi Pemerintahan

Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

RW 1 s.d 19

1 Tahun

Seluruh Masyarakat

1 Tahun

DD

ü   

Kasi Kesejahteraan

JUMLAH PER BIDANG

ü   

KD

BIDANG / JENIS KEGIATAN

LOKASI (RT/RW, DUSUN)

PERKIRAAN VOLUME

SASARAN/ MANFAAT

WAKTU PELAKSANAAN

PERKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA

POLA PELAKSANAAN

RENCANA PELAKSANA KEGIATAN

BIDANG/SUB BIDANG

JENIS KEGIATAN

JUMLAH (RUPIAH)

SUMBER

SWA KELOLA

KERJA SAMA

PIHAK KETIGA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga

Desa Ciapus

1 Tahun

Karang Taruna Desa

1 Tahun

PBH

ü   

Kasi Pemerintahan

Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK

Desa Ciapus

1 Tahun

Warga Masyarakat

1 Tahun

PBH

ü   

Kasi Pemerintahan

Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya

Desa Ciapus

1 Tahun

Masyarakat Desa Ciapus

1 Tahun

PBH

ü   

Kasi Pemerintahan

JUMLAH PER BIDANG

4

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan Operasional Lembaga Pemberdayaan masyarakat

Desa Ciapus

1 Tahun

LPMD

1 Tahun

PBH

ü   

Kasi Pemerintahan

Kegiatan Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana

Desa Ciapus

1 Tahun

Masyarakat Desa

1 Tahun

DDS

ü   

Kasi Kesejahteraan

Kegiatan Peningkatan kualitan dan akses terhadap pelayanan social dasar masyarakat

Desa Ciapus

1 Tahun

Masyarakat Desa

1 Tahun

DDS

ü   

Kasi Kesejahteraan

Kegiatan Peningkatan Pendidikan Dasar Termasuk Bantuan Kesejahteraan  Bagi Guru Non Formal (PAUD, TK)

Desa Ciapus

76 Orang

Pengajar Sekolah/Madrasah Non Formal

1 Tahun

DDS

ü   

Kasi Kesejahteraan

Kegiatan Bulan Bhakti gotongroyong Masyarakat

Desa Ciapus

1 Tahun

Lingkungan yang Bersih

1 Tahun

PBH

ü   

Kasi Pemerintahan

Kegiatan Pelestarian lingkungan hidup

Desa Ciapus

1 Tahun

Lingkungan yang Bersih

1 Tahun

ü   

JUMLAH PER BIDANG

JUMLAH TOTAL

Pjs.Kepala Desa Ciapus

NANA WIBISANA